STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA KOMANDO DAERAH MILITER XIV HASANUDDIN YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT = LEGAL RESPONSIBILITY OF THE XIV HASANUDDIN MILITARY REGIONAL COMMAND FOR THE FORMER AGREEMENT LAND COTROLLED BY THE COMMUNITY

MAHFUL HIDAYATULLAH SALEH (B012 21 1052) “Status Hukum Hak atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Sewa Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin yang Dikuasai oleh Masyarakat” Dibawah bimbingan Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Kodam XIV Hasanuddin atas tanah berdasarkan perjanjian yang dikuasai oleh masyarakat, untuk menganalisis perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat tersebut dan untuk menganalisis status penguasaan tanah oleh masyarakat Jenis Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara, Pengumpulan bahan hukum primer melalui informasi yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990/K/Pdt/2021, Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dilapangan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selanjutnya dianalisis dan diolah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kodam XIV Hasanuddin bertanggungjawab secara keperdataan untuk mengembalikan tanah yang disewa kepada pemilik dalam keadaan utuh sebagaimana saat perjanjian dibuat; (2) Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah ialah mendapatkan kembali hak atas tanah yang disewa oleh Kodam XIV Hasanuddin dalam keadaan seperti semula sebagaimana tanah tersebut pertama kali di sewa oleh Kodam XIV Hasanuddin; (3) Status tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah hak milik dari pemberi sewa dan masyarakat melakukan okupasi di atas tanah tersebut sehingga masyarakat sebagai okupan.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Perlindungan Hukum, Status Hukum, Hak Milik atas Tanah, Perjanjian Sewa.