ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023) = JUDICIAL ANALYSIS OF IMPOSING CODE OF ETHICS SANCTIONS BY THE HONORARY COUNCIL OF THE CONSTITUTIONAL COURT (Study of MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)

RERY AUDRY (B0112012) dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Kode Etik Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023).” Dibimbing oleh Eka Merdekawati Djafar sebagai pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi etik pada PMK Nomor 1 Tahun 2023 dan menganalisis pemberlakuan penjatuhan sanksi pada putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan sanksi etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan jenis sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagaimana telah terbukti bahwa hakim terlapor melakukan pelanggaran etik berat maka seharusnya sanksi yang diberikaan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. (2) Penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak tepat karena MKMK memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan ketua hakim MK bukan dari jabatannya sebagai hakim yang jelas bertentangan dengan ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2023 dan melanggar prinsip SAPTA KARSA HUTAMA serta tidak mempertimbangkan implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor.

Keyword : Mahkamah Konstitusi; Majelis Kehormatan; Kode Etik.