IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI PAPUA = IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AS AN EFFORT TO OVERCOME CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN PAPUA PROVINCE

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menemukan implementasi penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua, 2) untuk menemukan bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua. 3) untuk menemukan formulasi ideal penguatan penanggulangan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua. Penelitian ini bertipe penelitian hukum empiris atau socio legal, yang ditopang dengan pendekatan filosofi, pendekatan peraturan perundang�undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Hasil penelitian menunjukan: 1) implementasi penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua meliputi dua hal; penindakan dan pencegahan. Penindakan melalui penegakan hukum pemberantasan Tipikor oleh jajaran Kepolisian Daerah Papua, jajaran Kejaksaan Tinggi Papua, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan pencegahan melalui penertiban aset daerah, kerjasama kemitraan pencegahan korupsi, dan pencegahan korupsi melalui instrument pengawasan anti fraud. 2) bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Aspek penindakan dalam bentuk mendukung dan mendorong penegak hukum untuk menuntaskan kasus Tipikor yang terjadi di Provinsi Papua melalui sikap aktif masyarakat sipil di Provinsi Papua. Aspek pencegahan dalam bentuk memperkuat pengetahan anti korupsi melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi, membantu Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program “Desa Anti Korupsi”. 3) formulasi ideal penguatan penanggulangan Tipikor di Provinsi Papua melalui pemberatan sanksi pidana dengan menambahkan 1/3/ hukuman penjara dari ancaman pidana pokok dalam undang-undang Tipikor, serta penguatan hak-hak masyarakat adat melalui pengaturan kedudukan Lembaga Masyarakat Adat dalam undang-undang otonomi khusus.

Keyword : Penegakan Hukum. Pidana Tipikor. Provinsi Papua