Alliyah Nur, Nabila (2025) EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN PINRANG. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.
![[thumbnail of B021201064_skripsi_28-10-2024.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201064_skripsi_28-10-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 6 March 2027.
Download (4MB)
![[thumbnail of B021201064_skripsi_28-10-2024.pdf bab1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201064_skripsi_28-10-2024.pdf bab1-2.pdf
Download (3MB)
![[thumbnail of B021201064_skripsi_28-10-2024.pdf dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201064_skripsi_28-10-2024.pdf dp.pdf
Download (305kB)
![[thumbnail of B021201064_skripsi_28-10-20241.jpg cover.jpg]](/44974/4.hassmallThumbnailVersion/B021201064_skripsi_28-10-20241.jpg%20cover.jpg)

B021201064_skripsi_28-10-20241.jpg cover.jpg
Download (245kB) | Preview
Abstract (Abstrak)
Nabila Alliyah Nur (B021201064) dengan Judul “Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penambangan Ilegal di Kabupaten Pinrang”. (Di bawah bimbingan Bapak Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahsan Yunus selaku Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pengawasan terhadap penambangan ilegal dan untuk memahami akibat hukum melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang diterbitkan untuk pelaku usaha.
Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang relevan dengan penelitian dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud skripsi dan jurna-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Dinas ESDM untuk memberikan pembinaan, sosialisasi, memberikan pengarahan bagaimana cara mengambil izin yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Dinas ESDM terhadap tambang di Desa Manarang dilakukan setelah adanya laporan masyarakat tentang tambang illegal tersebut, maka hasil pengawasan hanya berupa pemberian sanksi teguran dan pemberhentian tambang secara permanen. (2) Akibat hukum terjadi apabila pelaku usaha sedang melakukan kegiatan penambangan tanpa adanya izin usaha tersebut. Dengan adanya aturan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk juga setiap pelaku yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam Pasal 160.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 02 Jun 2025 02:25 |
Last Modified: | 02 Jun 2025 02:25 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/44974 |