PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH TANPA ADANYA PENGECEKA SERTIFIKAT INDUK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penerbitan pemecahan sertifikat tanah tanpa pengecekan sertifikat induk. dan untuk mengkaji serta mengetahui akibat hukum jika terjadi penerbitan pemecahan sertifikat tanpa pengecekan sertifikat induk.

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum dan bahan non hukum sebagai bahan pelengkap berupa wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan, proses pemecahan sertifikat hak atas tanah adalah dengan cara pemohon mengajukan pengukuran tanah terlebih dahulu pemecahan sertifikat hak atas tanah bergantung pada pemohon untuk melakukan pemecahan sertifikat tersebut dan didasarkan pada hasil pengukuran bidang tanah yang bersangkutan, seluruh proses pemecahan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, tetapi pada kenyataan di lapangan pada kantor kelurahan dan kantor ATR/BPN masih saja ada petugas yang lalai terhadap aturan yang telah diberlakukan khususnya pada Pasal 48 dan Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah yang berakibat dari Penerbitan sertifikat pemecahan tersebut menjadi tumpang tindih dikarenakan kelalaian atau kurang telitinya dalam hal melakukan pemecahan tanah, sehingga menimbulkan dampak terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah. Keberadaan sertifikat tumpang Tindih mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Diterbitkannya sertifikat tumpang Tindih dapat menimbulkan antara lain terjadi kekacauan kepemilikan, terjadi sengketa hukum, terjadi ketidak pastian hukum, terjadi tindak pidana atas pemakaian sertifikat yang palsu yang merugikan pemilik sertifikat asli ataupun pihak lainnya, dan ketidak percayaan masyarakat terhadap sertifikat.