PENGATURAN HUKUM TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Menemukan Pengaturan Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Paca Bencana Alam yang berkesesuaian.2) Untuk Menentukan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah yang di Butuhkan Masyarakat Dalam Penataan Tata Ruang Paca Bencana Alam .(3) Untuk Menemukan Konsep ideal Penataan Ruang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana alam.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif didukung dengan data empiris yang dilengkapi dengan beberapa pendekatan; filosofis, dogmatik, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum dianalisis secara deskripsi, evaluasi, dan argumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Sepatutnya materi muatan Undang Undang nomor 26 Tahun 2007 yang menjadi regulasi tertinggi di rubah dan penambahkan pasal yang mempertimbangkan pengurangan resiko bencana bukan hanya menetapkan jalur dan ruang evakuasi dengan meliputi pembuatan Gedung Khusus Penyelamatan yang ada di semua provinsi terkhusus provinsi Sulawesi Tengah yang dimana terdapat banyak sesar aktiv penyebab terjadinnya gempa bumi yang akan menjadi rujukan Peraturan Daerah Provinsi sampai Peraturan Daerah Kabupaten(2). Sepatutnya Pemerintah bertanggung jawab penuh dan harus mengutamakan nasib penyintas dalam membuat hunian tetap. Dan menindak tegas para pihak yang menjadi penghambat terlaksanannya Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturuan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 pasal 189 ayat 1 yaitu setiap orang yang tidak menaati Rencata Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi akan dikenakan sanksi adminitratif.(3) Sepatutnya konsep ideal tata ruang provinsi Sulawesi Tengah membuat escape zone technical regulation yang memuat detail peta zonasi, dan mengutamakan aspek keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan saat terjadi bencana. Dengan menyediakan minimal 5 escape building atau bangunan penyelamatan yang sesuai standart ketahanan bencana berdasarkan tipologi zona