PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA DIBERIKAN LANGSUNG OLEH PASANGAN KAWIN = ISSUANCE OF A POWER OF ATTORNEY TO ENCUMBER MORTGAGE RIGHTS WITHOUT BEING GRANTED DIRECTLY BY THE MARRIED COUPLE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat Surat Persetujuan dan Kuasa dari salah satu pasangan kawin sebagai dasar penerbitan SKMHT dan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan APHT yang didasarkan dari SKMHT tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum dan bahan non hukum sebagai bahan pelengkap berupa wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SKMHT harus diberikan langsung oleh Pemberi Hak Tanggungan tanpa didasarkan oleh kuasa lain, selain kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan. Surat Persetujuan dan Kuasa tidak dapat dijadikan sebagai bentuk persetujuan dari pasangan kawin yang berhalangan hadir di hadapan Notaris/PPAT dan/atau karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari pembuatan APHT, sehingga Surat Persetujuan dan Kuasa tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek Hak Tanggungan. Suami dan istri yang tidak dapat hadir di hadapan PPAT untuk menandatangani APHT dan/atau karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari pembuatan APHT, dapat diwujudkan kuasanya dalam bentuk SKMHT di hadapan Notaris/PPAT di tempat pasangan kawin tersebut berada. (2) PPAT memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam penerbitan APHT. PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memeriksa keabsahan suatu dokumen sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan akta autentik. PPAT wajib menolak pembuatan APHT berdasarkan SKMHT yang tidak memenuhi syarat pembuatannya, tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan pemberian sanksi administratif terhadap PPAT.

Keyword : Diberikan langsung, Persetujuan, Harta Bersama