Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Akta Hibah Yang Menimbulkan Sengketa Kepemilikan Tanah = Liability Of Land Deed Official for Grand Deeds That Cause Dispute Land Ownership

ZHASQYA MAHARANI PUTRI (B022202023), Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Hibah Yang Menimbulkan Sengekta Kepemilikan Tanah. (Dibimbing oleh Andi. Suriyaman M. Pide dan Muhammad Aswan). ​Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan akta hibah. ​Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder dan dilengkapi wawancara dengan Camat Kecamatan Watang Sawitto dan Camat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Sub-seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang. Data ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akta Hibah Nomor 90/VII/HB/KS/2004 dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 213 KHI yang menyatakan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris sehingga objek sengketa merupakan warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang sah. Tindakan PPAT yang membuat Akta Hibah yang cacat yuridis merupakan pelanggaran berat dan dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi perdata berupa ganti kerugian atas perbuatannya.

Keyword : PPAT, Akta Hibah,Tanggung Jawab,Sengketa