Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Pacitan Berkaitan dengan Pengembangan Waterfront City di Kabupaten Majene = Legal Implications of Reclamation in the Pacitan Coastal Area Related the Development of Majene Waterfront City in Majene Regency

AMALIA WINDAYANTI TASWIN (B022202022), Implikasi Hukum Terhadap Reklamasi Di Wilayah Pesisir Pantai Pacitan Berkaitan Dengan Pengembangan Majene Waterfront City Di Kabupaten Majene (dibimbing oleh Muhammad Yunus Wahid dan A.Syahwiah A.Sappidin) Penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk pengawasan pemerintah Kabupaten Majene di wilayah pesisir pantai pacitan berkaitan dengan pengembangan Majene Waterfront City dan (2) menganalisis implikasi hukum dalam pengembangan Majene Waterfront City. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, berupa penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder serta mewawancarai Kepala Dinas Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Majene, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene, serta masyarakat Kecamatan Banggae yang berada di wilayah pesisir pantai Pacitan. Penelitian ini selanjutnya di analisis secara kualitatif setelah dianalisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Berkaitan dengan Pengembangan Majene Waterfront City Pemerintah Daerah Kabupaten Majene melakukan 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan preventif yang meliputi rencana kerja,anggaran dan sumber daya manusia (SDM) kemudian pengawasan represif yang meliputi inspeksi dan audit. (2) Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan Majene Waterfront City adalah implikasi hukum perizinan dan implikasi hukum lingkungan.

Keyword : Waterfront City,Implikasi hukum perizinan,implikasi hukum lingkungan