SAPUTRI, AYU NASRIANI (2024) Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Melanggar Prinsip Kepatutan = Juridical Review of Credit Agreements Made by Notaries Which Violate the Principles of Compliance. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/44155/1.hassmallThumbnailVersion/B022192047_tesis_29-01-2024%20cover1.png)

B022192047_tesis_29-01-2024 cover1.png
Download (156kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022192047_tesis_29-01-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (677kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022192047_tesis_29-01-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (320kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022192047_tesis_29-01-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 25 February 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK AYU NASRIANI SAPUTRI (B022192047). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Melanggar Prinsip Kepatutan, dibimbing oleh Marwah dan Sakka Pati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris yang melanggar prinsip kepatutan dan pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar prinsip kepatutan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Data dikualifikasikan sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum Perjanjian Kredit oleh Notaris yang tidak dibacakan karena Notaris memiliki lebih dari satu kantor tetap sah namun pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (12) Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dituntut ganti kerugian berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar prinsip kepatutan berdasarkan UUJN merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang terdiri dari sanksi pidana, sanksi Perdata, dan sanksi Administratif. Sementara pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar prinsip kepatutan sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Bentuk pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris berupa terguran lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan terakhir yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Kata Kunci : Notaris; Majelis Pengawas Daerah; Dewan Kehoramatan Notaris, Kode Etik Notaris
Kata Kunci : Notaris; Majelis Pengawas Daerah; Dewan Kehoramatan Notaris, Kode Etik Notaris
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Notary; Regional Supervisory Council; Notary Honorary Council, Notary Code of Ethics. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 09 Apr 2025 02:22 |
Last Modified: | 09 Apr 2025 02:22 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/44155 |