STUDI TINGKAT KEBISINGAN TERHADAP TATA GUNA LAHAN PADA JALAN URIP SUMOHARJO = Study of Noise Levels on Land Use on Jalan Urip Sumoharjo

MUNAWWARAH LATIEF. Studi Tingkat Kebisingan Terhadap Tata Guna Lahan Pada Jalan Urip Sumoharjo (dibimbing oleh Nurul Masyiah Rani Harusi). Latar Belakang. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2010-2030, disebutkan bahwa dua kecamatan yang berada di sepanjang jalan tersebut yakni kecamatan Makassar dan kecamatan Panakkukang direncanakan sebagai kawasan pusat kota dengan fokus pada pengembangan ekonomi berbasis niaga, jasa, dan pariwisata (Zakaria dkk, 2021). Dari perencanaan tersebut kemudian mendorong tingginya aktivitas pada ruas jalan tersebut meningkat yang menyebabkan terjadinya peningkatan kebisingan. Tujuan. Bagaimana tingkat kebisingan yang terjadi pada Jalan Urip Sumoharjo berdasarkan tata guna lahan dan bagaimana pola sebaran kebisingan pada Jalan Urip Sumoharjo. Metode. Titik pengukuran ditentukan sebanyak 10 titik utama pengukuran dengan masing-masing 5 titik di sisi kanan dan kiri jalan selama 4 hari dengan 2 hari libur dan 2 hari kerja. Pengambilan data kebisingan dan volume kendaraan dilakukan selama 10 menit di setiap segmen waktu (6 segmen) pada tiap titik pengukuran dengan pembacaan alat satu nilai tiap 5 detik. Visualisasi pola sebaran tingkat kebisingan menggunakan software Surfer 23. Hasil. Kondisi tingkat kebisingan (LS) maksimum yang terpantau selama empat hari yaitu tingkat kebisingan yang terjadi pada titik 1 Kantor BPJS sebesar 71,67 dB; titik 2 Unibos sebesar 70,84 dB; titik 3 UMI sebesar 70,83 dB; titik 4 RS Ibnu Sina sebesar 71,78 dB; titik 5 Mall Nipah sebesar 72,07 dB; titik 6 Kantor Basnas, 70,88 dB; titik 7 Kantor Gubernur sebesar 72,69 dB; titik 8 Pertokoan 71,21 dB; titik 9 SD dan Permukiman sebesar 70,97 dB; dan titik 10 Asrama Polisi sebesar 70,04 dB. Dengan tingkat kebisingan tertinggi terjadi pada hari kerja (Senin dan Selasa). Kesimpulan. Berdasarkan baku mutu yang ditetapkan pada KEPMEN LH No. 48 Tahun 1996, seluruh titik pemantauan berdasarkan peruntukan lahan masih melebihi baku mutu tingkat kebisingan, yaitu sebesar 55 dB untuk kawasan Pendidikan, Permukiman dan Pelayanan Kesehatan, 60 dB untuk kawasan Pemerintahan, dan 70 dB untuk kawasan Perdagangan dan Jasa. Sedangkan pada Pedoman Perhitungan Kapasitas Jalan Tahun 2013, kondisi kebisingan yang terjadi pada Jalan Urip Sumoharjo melebihi batasan minimal tingkat kebisingan sebesar 70,1 dB namun tidak melebihi batasan maksimal tingkat kebisingan sebesar 76 dB. Visualisasi yang dihasilkan dengan empat variasi kondisi kebisingan berdasarkan pada empat hari penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kebisingan menurun secara signifikan seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber kebisingan.