STATUS PENGUASAAN TANAH PERMUKIMAN MASYARAKAT PESISIR DI PULAU MAKASSAR KOTA BAU-BAU = LAND TENURE STATUS OF COASTAL COMMUNITY SETTLEMENTS ON MAKASSAR ISLAND BAU-BAU CITY

KHAERAN NUR MIFTAHUL JANNA (B022192012). STATUS PENGUASAAN TANAH PEMUKIMAN MASYARAKAT PESISIR DI PULAU MAKASSAR. Dibimbing oleh Farida Patittingi sebagai Pembimbing Utama dan Kahar Lahae sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa status penguasaan tanah oleh masyarakat pesisir dan upaya Pemerintah Daerah dalam penataan permukiman pada masyarakat pesisir di Pulau Makassar Kota Bau-Bau. Penelitian ini menggunakan metode hukum-empiris dengan fokus pada status penguasaan pulau kecil. Dilakukan identifikasi masalah langsung di Pulau Makassar, Kota Bau-Bau, dengan wawancara langsung kepada pihak terkait dan pendekatan undang-undang. Pendekatan masalah terdiri dari pendekatan undang-undang dan kasus untuk memeriksa konsistensi antar undang-undang terkait isu hukum yang diteliti. Jenis dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fakta yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan teori hukum. Kesimpulan diambil terkait dengan status penguasaan masyarakat pesisir Pulau Makassar berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah di Pulau Makassar mencerminkan pola turun-temurun oleh masyarakat setempat yang dilegalisasi melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau. Kurangnya pembagian yang jelas antara tanah negara dan tanah masyarakat menyebabkan mayoritas lahan dipegang oleh warga setempat. Implementasi Peraturan Presiden No. 51 tahun 2016 mengenai batas sempadan pantai tidak efektif, mengakibatkan pemanfaatan wilayah pesisir tidak sesuai dengan ketentuan. Penerbitan SHM terkendala oleh ketidakjelasan pedoman dan kurangnya data batas sempadan pantai, menciptakan kompleksitas dalam proses administratif. Pemerintah Daerah Makassar Kota Bau-Bau merespon kerusakan akibat aktivitas manusia dan bencana alam di permukiman pesisir dengan penataan yang lebih efektif. Meskipun regulasi sudah ada, fokus masih tidak seimbang antara eksploitasi sumber daya dan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Upaya Pemerintah Kota Bau-Bau termasuk tata ruang, zonasi, dan program-program seperti KOTAKU untuk pengembangan permukiman berkelanjutan, tapi implementasi, pengawasan, dan alokasi anggaran masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan.

Keyword : Penguasaan Tanah, Masyarakat Pesisir, Tata Ruang, Zonasi.