KEPASTIAN HUKUM PADA PENERAPAN PERSYARATAN CALON PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI ANGGOTA LUAR BIASA = (Legal Certainty in the Application of Requirements for Prospective Land Deed Officials as Extraordinary Members)

MUHAMMAD IRFAN FADHILLAH (B022192008), “Kepastian Hukum Pada Penerapan Persyaratan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Anggota Luar Biasa” dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muhammad Ilham Arisaputra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap penerapan persyaratan calon pejabat pembuat akta tanah sebagai anggota luar biasa dan menganalisis implikasi hukum terhadap penerapan persyaratan calon pejabat pembuat akta tanah sebagai anggota luar biasa. Penelitian ini adalah penelitian Empiris (social legal research). Penelitian dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dan Pengurus Wilayah IPPAT Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Kepastian Hukum Dari Ketentuan Mengenai Persyaratan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai aturannya telah jelas diatur di dalam Peraturan PERKUM IPPAT yang menjelaskan tentang prosedur magang dan mempersyaratkan menjadi ALB sebelum magang yang mana ini sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan magang bagi calon PPAT. 2). Implikasi hukum keharusan menjadi anggota luar biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap ketentuan pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mana Organisasi IPPAT sebagai penyelenggara magang mengikat PPAT, dengan demikian seorang calon PPAT diharuskan untuk menjadi ALB terlebih dahulu.

Keyword : Penerapan Persyaratan, Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah, Anggota Luar Biasa