KEKUATAN HUKUM RINCIK SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN DALAM GANTI RUGI PELEPASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM = DETAILED LEGAL STRENGTH AS ABASIS OF OWNERSHIP IN LAND RELEASE COMPENSATION FOR PUBLIC INTERESTS

Dalam rangka penggunaan Rincik sebagai dasar kepemilikan dalam kompensasi pelepasan tanah untuk kepentingan umum, maka perlu dilakukan penelitian mendalam terkait kekuatan hukumnya. Penelitian ini relevan mengingat adanya kesenjangan dalam pemahaman antara mengenal Rincik sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam urutan untuk mengungkap dimensi hukum yang lebih komprehensif, penelitian ini akan menelusuri evolusi legalitas Rincik sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma penafsiran hukum terkait Rincik sebagai dokumen pembuktian kepemilikan tanah. Itu juga akan terjadi menyelidiki perlakuan hukum Rincik dalam ganti rugi tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan hukum baru peraturan. Hal ini mengacu pada kemungkinan timbulnya konflik akibat perbedaan pengakuan terhadap Rincik sebagai buktinya kepemilikan tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keabsahan hukumnya Rincik sebagai dasar kepemilikan tanah menjadi pertimbangan berbagai pihak, khususnya dalam konteks pertanahan kompensasi untuk kepentingan umum. Metode penelitiannya akan melibatkan analisis hukum yang komprehensif perkembangan terkait Rincik dengan mempertimbangkan pandangan para ahli dan praktisi hukum mengenai penerapannya UUPA. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai makna hukum rincik dalam konteks agrarian hukum dan upaya menyeimbangkan pengakuan Rincik dalam praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kekuatan hukum Rincik sebagai dasar kepemilikan ganti rugi pelepasan tanah untuk kepentingan umum. Implikasi dari temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi upaya penyempurnaan regulasi terkait kepemilikan tanah khususnya dalam hal pemanfaatan Rincik sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam transaksi hukum yang berkaitan dengan tanah.

Keyword : Rincik, Dasar Kepemilikan Tanah, Pengalihan Hak, Kompensasi Pelepasan Tanah, Perlindungan Hukum