PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH = ELECTRONIC PROCUREMENT OF GOVERNMEN GOODS/SERVICES (E-PROCUREMENT) BASED ON REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE RI NUMBER 12 OF 2021 CONCERNING AMENDMENTS TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 16 OF 2018 CONCERNING PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS/SERVICES

MUHAMMAD NAUFAL AFIF RAHMAT (B021201086) dengan Judul “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” (Di bawah bimbingan Prof. Dr. Anshori Ilyas , S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ariani Arifin, S.H., M.H. Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk memahami terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan terkait upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder yakni undang-undang dan buku maupun jurnal hukum. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan dua acara pada aplikasi SPSE, yakni dengan metode E-Tendering baik dengan cara E-Lelang/E-Seleksi atau E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat dan metode E-Purchasing pada katalog elektronik yang telah disediakan. Kedua metode di atas memiliki prosedur tersendiri yang berbeda satu sama lain. Kedua, Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Elektronik dapat dilakukan dengan meningkatkan tranparansi data secara menyeluruh yang dapat diakses oleh publik dan masyarakat, meningkatkan SDM pengadaan baik kuantitas maupun kualitasnya, dan membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keyword : Pengadaan barang jasa, Pemda, E-procurement