PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERKARAKTER RESPONSIF MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN MANGGARAI


LAURENTIUS NI, LAURENTIUS NI (2007) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERKARAKTER RESPONSIF MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN MANGGARAI. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
laurentius-229-1-ps0228 cover.jpg

Download (215kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
laurentius-229-1-ps0228 1-2.pdf

Download (329kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
laurentius-230-1-ps0228 dapus-lam.pdf

Download (14kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
laurentius-230-1-ps0228.pdf

Download (458kB)

Abstract (Abstrak)

Laurentius Ni, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkarakter Responsif Melalui Partisipasi Publik Di Kabupaten Manggarai (dibimbing oleh Abdul Razak dan Achmad Ruslan).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses pemebentukan peraturan daerah memberikan ruang bagi partisipasi publik , serta faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode sosio yuridis dan dianalisis secara kualitaif. Tehnik pengambilan data dilakukan secara random sampling, selain itu masih digunakan analisis statistic deskriptif persentase dalam bentuk tabulasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, partisispasi publik berkaitan erat dengan relasi masyarakat dan negara (state -sociaty relation) dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara untuk mengatur warganya. Ada dua cara pandang untuk menjelaskan tentang partisipasi publik. Pertama, masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada negara. Partisipasi Publik hanya dibutuhkan pada saat memilih orang-orang yang akan menduduki berbagai jabatan di lembaga negara melalui pemilihan umum. Kedua, masyarakat tetap mempunyai hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara, karena keterwakilan fisik tidak menjamin akan keterwakilan ide. Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Manggarai menunjukan bahwa belum secara optimal adanya partisipasi publik, sehingga peraturan daerah tersebut belum responsive untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 20 May 2021 05:56
Last Modified: 20 May 2021 05:56
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/4397

Actions (login required)

View Item
View Item