KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK = The Position Of The Public Information Commission In Resolving Public Information Disputes

FADEL MUHAMMAD H. YASIN (B021201067) “Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik’’ dibawah bimbingan Bapak Anshori Ilyas selaku pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Informasi Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan untuk mengetahui kewenangan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Pendekatan yang dilakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Serta bahan hukum yang digunakan adalah mulai dari undang-undang. Hasil Penelitian (1) Komisi Informasi Publik (KIP) adalah lembaga negara yang menegakkan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. KIP memiliki peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang meliputi pelaksanaan undang-undang, pembuatan regulasi, dan penyelesaian sengketa informasi publik. KIP memastikan badan publik memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (2) Kemudian Komisi Informasi Publik (KIP) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sesuai Pasal 23 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kewenangan ini mencakup memanggil pihak bersengketa, meminta catatan relevan, dan menghadirkan saksi. KIP bertugas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci; KIP; Kewenangan; Sengketa; Informasi Publik;