MARIDI, IRFAN HAKIM (2024) ANALISIS HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT GEMA KREASI PERDANA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 57 P/HUM/2022 = LEGAL ANALYSIS OF THE MINING BUSINESS LICENSE OF PT GEMA KREASI PERDANA POST THE RULING OF THE SUPREME COURT (MA) NUMBER 57 P/HUM/2022. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/43918/1.hassmallThumbnailVersion/B021201008_skripsi_21-08-2024%20cover1.png)

B021201008_skripsi_21-08-2024 cover1.png
Download (498kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201008_skripsi_21-08-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (441kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201008_skripsi_21-08-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (354kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201008_skripsi_21-08-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 24 February 2027.
Download (748kB)
Abstract (Abstrak)
IRFAN HAKIM MARIDI (B021201008) Analisis Hukum Izin Usaha Pertambangan Pt Gema Kreasi Perdana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/Hum/2022 (dibimbing oleh Zulkifli Aspan, sebagai pembimbing utama dan Tri Fenny Widayanti, sebagai pembimbing pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sebuah putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebuah daerah bertentangan dengan Undang-undang khususnya beberapa pasal terkait dengan kegiatan penambangan dapat memberikan pengaruh terhadap sebuah izin usaha pertambangan yang ada di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer. Penelitian ini berlokasi di Desa Roko-Roko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara. Setelah melakukan analisis, putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 mengakibatkan secara administrasi izin usaha pertambangan PT GKP harus ditinjau Kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keluarnya putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 tidak mengubah kedudukan hukum izin usaha pertambangan PT GKP akan tetapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasannya harus menindaklanjuti putusan tersebut agar memberikan kepastian dalam penyelenggaraan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii.
Keyword : Izin Usaha Pertambangan, Putusa MA
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mining Business License, Supreme Court Decision. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 09 Apr 2025 02:13 |
Last Modified: | 09 Apr 2025 02:13 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43918 |