IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES THROUGH THE HANDLING OF ALLEGATIONS OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF SOUTH SULAWESI

UMI KALSUM (B021191087), dengan judul Implementasi Pelayanan Publik Melalui Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, (dibimbing oleh Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing Utama dan Ariani Arifin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan publik melalui penanganan dugaan pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi suatu laporan pengaduan melalui penanganan dugaan pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui literatur, dokumen-dokumen, laporan dan peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penelitian. Serta penelitian ini juga menggunakan pelitian lapangan, melakukan wawancara dan observasi di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM sulawesi selatan dan masyarakat kota makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pelayanan publik melalui penanganan dugaan pelanggaran HAM telah terlaksana secara prosedural sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan menteri nomor 23 tahun 2022 namun belum maksimal. Pemerintah harus memastikan keberadaan layanan publik yang berkualitas untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu. Penting bagi pemerintah untuk menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan pengaduan sering menjadi kendala dalam proses ini. Hal ini menuntut peran aktif pemerintah untuk memfasilitasi dan memudahkan akses serta pemahaman masyarakat terhadap layanan tersebut. ( 2) Faktor-faktor yang memengaruhi suatu laporan pengaduan melalui penanganan dugaan pelanggaran ham tidak ditindaklanjuti meliputi: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan pengaduan, kurangnya dokumen pendukung, klasifikasi kasus, dan masalah anggaran.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan publik, Dugaan pelanggaran HAM