ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN KEBIJAKAN SEBAGAI OBJEK GUGATAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA = JURIDICAL ANALYSIS OF POLICY REGULATIONS AS OBJECT OF LAWSUIT IN STATE ADMINISTRATIVE COURTS

INDAH PERMATA SARI (B021191055) “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Kebijakan Sebagai Objek Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara” . Dibawah bimbingan Prof. Anshori Ilyas,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman Jurdi,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kedudukan hukum peraturan kebijakan sebagai objek gugatan di peradilan tata usaha negara dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku,jurnal, dan karya ilmiah), bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum menggunakan bahan Teknik interpretasi berupa penafsiran hukum yang akan mempertajam analisis yang disajikan secara deskriptif atau gambaran yang dapat dipahami secara jelas. Hasil penelitian menunjukkan; (1) bahwa kedudukan peraturan kebijakan sebagai objek sengketa PTUN tidak memenuhi syarat sebagai KTUN yang bersifat final, individual, dan kongkrit sebagaimana ketentuan secara kontekstual yang terdapat dalam UU PTUN. (2) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT terkait objek gugatan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minumum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021, bahwa hakim menerima gugatan tersebut sebagai objek gugatan karena menimbang bahwa unsur individual sebagai salah satu unsur KTUN tidak hanya terbatas pada nama orang saja, tetapi bisa juga termasuk nama Lembaga,badan, atau organisasi tersebut disebutkan dalam KTUN, karena dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 telah disebutkan secara jelas siapa yang menjadi subjek keputusan tersebut (anggota KADIN,APINDO, serikat pekerja/serikat buruh wilayah provinsi DKI Jakarta), maka keputusan tersebut termasuk sebagai KTUN yang dapat diadili di PTUN Jakarta.

Kata Kunci : Peraturan Kebijakan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pertimbangan Hukum, Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT