ASPEK HUKUM OPSI KEPEMILIKAN SAHAM DALAM GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum bentuk ganti rugi dengan opsi kepemilikan saham dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif, titik berat peneilitian ini lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, untuk mencari, mengkaji, dan menelaah data yang diperoleh selama penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan saham dalam bentuk ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum cukup memadai untuk bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Meskipun telah banyak peraturan baru seperti UU Cipta kerja No.6 Tahun 2023 dan PP No. 39 Tahun 2023 yang dibuat tentang pengadaan tanah agar lebih mudah untuk dijalankan, opsi kepemilikan saham tetap tidak diberikan perhatian khusus dan justru menambah pasal yang mengandung multitafsir untuk masyarakat. Reformulasi peraturan terkait opsi kepemilikan saham sangat dibutuhkan sebagai ius constituendum masyarakat agar kedepannya opsi ini bisa dipilih dan mudah untuk dijalankan dalam praktiknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun Kembali peraturan kepemilikan saham dalam ganti rugi pengadaan tanah, yakni pertama bagaimana bentuk transaksi saham yang akan digunakan, apakah melalui inbreng atau jual beli di bursa saham, kedua jenis saham yang diberikan apakah saham biasa atau saham preferen, ketiga bagaimana peran pihak ketiga yang akan membantu masyarakat, keempat memberikan penjelasan khusus tentang Pihak yang terlibat seperti BUMN yang berbentuk perusahaan terbuka, seperti apa perannya saat menjadi arranger dan provider, dan pihak badan usaha yang mendapatkan penugasan khusus, harus dijelaskan badan usaha seperti apa yang dimaksud, terakhir yang kelima butuh diadakan sosialisasi khusus tentang Opsi kepemilikan saham ini agar masyarakat lebih mengenal dan mengerti bagaimana opsi ini dilaksanakan dan keuntungan bagi mereka ketika memilih opsi ini.