PRINSIP TRANSPARANSI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK = Principles of Transparency by Collective Management Institutions towards Song and Music Creators

NATALIA SOMBOLAYUK (B022211042), “Prinsip Transparansi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencipta Lagu dan Musik”. (Dibimbing oleh Maskun dan Marwah) Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip transparansi dalam pendistribusian royalti lagu/musik dan untuk mengkaji upaya hukum bagi pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pemberian royalti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder mencangkup peraturan perundang-undangan dan beberapa jurnal hukum yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) penerapan prinsip transparansi oleh LMKN dan LMK belum optimal dalam pemungutan dan pendistribusian royalti lagu dan musik. Hal ini disebabkan karena sistem informasi lagu dan musik (SLIM) yang terdapat pada pusat lagu dan musik belum menyediakan fitur pendapatan yang dapat diakses oleh pemilik hak cipta. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pemberian royalti bisa dilakukan dengan dua alternatif yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), penyelesaian sengketa melalui non litagasi ini biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), pengadilan yang bewenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta hanya penadilan niaga.