Sombolayuk, Natalia (2024) PRINSIP TRANSPARANSI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK = Principles of Transparency by Collective Management Institutions towards Song and Music Creators. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.
![[thumbnail of Cover]](/43623/2.hassmallThumbnailVersion/B022211042_tesis_14-01-2025%20cover1.jpg)

B022211042_tesis_14-01-2025 cover1.jpg
Download (318kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022211042_tesis_14-01-2025 bab 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022211042_tesis_14-01-2025 dp.pdf
Download (533kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022211042_tesis_14-01-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 29 November 2027.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
NATALIA SOMBOLAYUK (B022211042), “Prinsip Transparansi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencipta Lagu dan Musik”. (Dibimbing oleh Maskun dan Marwah) Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip transparansi dalam pendistribusian royalti lagu/musik dan untuk mengkaji upaya hukum bagi pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pemberian royalti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder mencangkup peraturan perundang-undangan dan beberapa jurnal hukum yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) penerapan prinsip transparansi oleh LMKN dan LMK belum optimal dalam pemungutan dan pendistribusian royalti lagu dan musik. Hal ini disebabkan karena sistem informasi lagu dan musik (SLIM) yang terdapat pada pusat lagu dan musik belum menyediakan fitur pendapatan yang dapat diakses oleh pemilik hak cipta. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pemberian royalti bisa dilakukan dengan dua alternatif yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), penyelesaian sengketa melalui non litagasi ini biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), pengadilan yang bewenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta hanya penadilan niaga.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Prinsip Transparansi, Royalti, LMKN, LMK |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 07 Mar 2025 02:52 |
Last Modified: | 07 Mar 2025 02:52 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43623 |