Status Hukum Tanah Hak Milik Yang Di Atasnya Berdiri Bangunan Sekolah Dasar

NURHASIBA EKA PARAWATI (B022211018). “Status Hukum Tanah Hak Milik Yang Di Atasnya Berdiri Bangunan Sekolah Dasar”. Dibimbing oleh Syamsul Bachri sebagai Pembimbing Utama dan Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan tanah hak milik yang di atasnya di tempati bangunan SD, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tanah hak milik tersebut, serta upaya hukum dalam penyelesaian terhadap tanah hak milik di atasnya di tempati bangunan SD yang dikuasai oleh pemerintah Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum tertulis yang terkait. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan kepada narasumber dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Legalitas hukum kepemilikan tanah hak milik yang di atasnya ditempati bangunan SD yang dikuasai oleh Pemerintah kota Makassar adalah sah secara hukum dan undang-undang hak milik dari almarhum Badjida Bin Koi. Namun status hukum atas penguasaan tanah hak milik oleh almarhum Badjida Bin Koi menunjukkan suatu bentuk ketidakpastian hukum sebab penguasaan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar belum dilandasi adanya pembayaran ganti rugi yang sah. (2) Upaya Hukum dalam penyelesaian terhadap tanah hak milik di atasnya di tempati bangunan SD yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar telah dilakukan Non Adjudikatif akan tetapi tidak berhasil. Tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar terhadap ganti rugi tanah hak milik almarhum Badjida Bin Koi sebagai pemilik tanah yang di atasnya berdiri bangunan SD milik pemerintah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab dalam jabatan, yang berupa tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab administrasi.