FUNGSI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL

FARAH DIBA AZZAHRAH (B021201009), dengan Judul "Fungsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Dalam Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Di bimbing oleh Bapak Aminuddin Ilmar Sebagai Pembimbing utama dan Ibu Eka Meredekawati Djafar Selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal serta untuk mengetahui bagaimana penindakan PMI Ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Empiris. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer dan data sekunder akan disusun dan dianalisis secara perspektif menggunakan data kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada instansi terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksaaan fungsi dan tugas pengawasan Pekerja Migran Ilegal di Makassar dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah PMI Ilegal telah dilakukan telah sesuai dengan SOP serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Proses pengawasan PMI dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Sistem pengawasan keimigrasian meliputi dua cara yakni pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Dalam melakukan pengawasan, kantor imigrasi memiliki metode untuk mendeteksi PMI Ilegal dengan cara menggunakan profiling seperti wajib melakukan wawancara mendalam dalam rangka memperoleh maksud dan tujuan keluar negeri. (ii) Penindakan PMI Ilegal oleh kantor imigrasi meliputi prosedur umum seperti pemantauan dan penyelidikan. Kedua, penangkapan dan penahanan jika terdapat bukti yang cukup. Sedangkan jika pejabat atau petugas imigrasi yang melanggar prosedur dalam penerbitan paspor dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, atau bahkan pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu. Sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.