KEMANFAATAN HUKUM PADA PERSPEKTIF DISPARITAS PEMIDANAAN TERDAKWA YANG TELAH MEMBAYAR UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN LAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengadaan Lahan yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar. Serta menganalisis mencegah timbulnya aspek disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang pelaksanaan uang pengganti telah dibayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan tindak pidana korupsi dengan adanya penambahan berupa wawancara secara langsung oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang disusun secara sistematis dan di analisis sesuai metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengadaan lahan di Kec. Berau dipengaruhi oleh pertimbangan hakim, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smr terdakwa atas nama Suprianto, SH. Bin (Alm.) Muhammad Kurdi AM mendapatkan pemotongan pemidanaan dikarenakan mengajukan penawaran ganti rugi. Selain itu, yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi menurut hukum. (2) Mencegah timbulnya aspek disparitas pemidanaan bagi terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah melakukan pembayaran uang ganti rugi dipengaruhi oleh tindakan hakim dalam pemberian putusan, Selain itu, perlu diperhatikan aspek kemanfaatan hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum maka Mahkamah Agung resmi mengeluarkan peraturan MA atau PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.