ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)


Aurelio, Reivaldo (2024) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of B011171368_skripsi_21-10-2024 bab 1-2.pdf] Text
B011171368_skripsi_21-10-2024 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B011171368_skripsi_21-10-2024 cover1.jpg]
Preview
Image
B011171368_skripsi_21-10-2024 cover1.jpg

Download (336kB) | Preview
[thumbnail of B011171368_skripsi_21-10-2024 dp.pdf] Text
B011171368_skripsi_21-10-2024 dp.pdf

Download (200kB)
[thumbnail of B011171368_skripsi_21-10-2024.pdf] Text
B011171368_skripsi_21-10-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 August 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

REIVALDO AURELIO (B011171368),dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA 3 INDONESIA (Studi Putusan PN Banjarnegara No. 47 /PID.SUS/2019/PN Bnr dan Putusan no. 49/PID.SUS/2019/PN Bnr)” dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing utama dan Muh. Djaelani Prasetya sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan hukum yang mengatur tentang suap di Indonesia dan tentang bagaimana petertimbangan hakim dalam kasus suap yang melibatkan banyak tersangka.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan undang undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan undang undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi serta KUHP sebagai sumber hukum utamanya, dilakukan juga studi pustaka mengenai pertimbangan hakim dalam peradilan pidana.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Tindak pidana suap yang diatur pada UU suap dan UU Tipikor memiliki subjek hukum yang berbeda dimana kewenangan dari TIPIKOR berupa jabatan atau profesi yang menerima uang negara. (2) Pertimbangan hakim terbagi atas pertimbangan yuridis dan non yuridis yang harus didasarkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan lainnya yang ditemukan selama proses sidang perkara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 04 Mar 2025 06:51
Last Modified: 04 Mar 2025 06:51
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/42808

Actions (login required)

View Item
View Item