TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM = THE MAIN DUTIES AND FUNCTIONS OF JUDGES IN GENERAL ELECTION CRIMES AND THEIR IMPLICATIONS FOR DECISIONS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL HERMENEUTICS


FAISA, NUR (2024) TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM = THE MAIN DUTIES AND FUNCTIONS OF JUDGES IN GENERAL ELECTION CRIMES AND THEIR IMPLICATIONS FOR DECISIONS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL HERMENEUTICS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B012212051_tesis_04-03-2024 cover1.png

Download (237kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B012212051_tesis_04-03-2024 1-2(FILEminimizer).pdf

Download (609kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B012212051_tesis_04-03-2024 dp(FILEminimizer).pdf

Download (154kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B012212051_tesis_04-03-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 5 February 2027.

Download (853kB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum dibidang tindak pidana pemilu dengan penjatuhan putusan hakim dengan Interpretasi yang mencerminkan keadilan berdasarkan pada Pancasila dan UUD RI 1945. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakim memiliki tugas dan fungsi pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dalam prinsip kebebasan hakim yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan tugas dan fungsi tersebut hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada keyakinan dan keilmuan hakim terhadap tindak pidana pemilu melalui mekanisme penanganan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2) Interpretasi hakim dalam putusan perkara tindak pidana Pemilihan Umum, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan interpretasi tekstual atau memakai pendekatan teori keseimbangan yaitu menekankan relevansi antara fakta-fakta terhadap pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam undang-undang. Sehingga berimplikasi pada putusan hakim yang memadukan antara sanksi penjara dan denda yang mencirikan pemidanaan yang bersifat absolut atau atributif.

Keyword : Tindak Pidana Pemilihan Umum; Putusan Hakim; Hermeneutika Hukum

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: General Election Crime, Judge's Decision, Legal Hermeneutics.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Rasman
Date Deposited: 04 Mar 2025 00:49
Last Modified: 04 Mar 2025 00:49
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/42671

Actions (login required)

View Item
View Item