TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK JALANAN = THE RESPONSIBILITY OF THE MAKASSAR CITY GOVERNMENT IN THE PROTECTION OF STREET CHILDREN

NUR ANNISA PUTRI, Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Perlindungan Anak Jalanan (dibimbing oleh Irwansyah dan Wiwie Heryani). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Kota Makassar dalam perlindungan terhadap anak jalanan dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris yang berlokasi di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan untuk memperoleh data, yang kemudian data yang diperoleh dilakukan teknik analisis dekriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tanggung jawab pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak jalanan dilakukan berdasarkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar berdasarkan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dimanifestasikan sebagai 26 jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial dalam perkembangannya, yang mana anak jalanan menjadi salah satu dari jenis tersebut. Tanggung jawab pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak jalanan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar. Dinas Sosial menjadi unit daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan anak jalanan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan anak jalanan. (2) dalam menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan anak jalanan, pemerintah melaksanakan dua konsep perlindungan yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah Kota Makassar ialah dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar. Selanjutnya pemerintah melaksanakan perlindungan secara represif melalui pembinaan terhadap anak jalanan.

Keyword : Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan Hukum, Anak Jalanan