MEKANISME GANTI KERUGIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK = Compensation Mechanism through Restorative Justice for Victims of Crimes Committed by Children

Ayu Ashari (B012192009), dengan judul “Mekanisme Ganti Kerugian Melalui Restorative Justice Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II. Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti rugi dalam Undang-Undang SPPA melalui pendekatan restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta untuk menganalisis penerapan ganti kerugian dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini adalah penelitian normative empiris dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian lapangan dengan memilih lokasi penelitian Polres Pinrang, kejakasaan Negeri Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak hak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya 2) Penerapan ganti kerugian melalui restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak sangat ditentukan dengan hasil kesepakatan para pihak untuk mencapai kedamaian. Setelah ganti kerugian dibayarkan maka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut benar-benar dinyatakan berakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dibubuhi tanda tangan oleh para para pihak. Dalam proses musyawarah atau mediasi tersebut untuk atas nama saksi atau kerabat, namun dalam pelaksanaanya sering terdapat hambatan dikarenakan faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan hukum secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan perihal besaran ganti kerugian yang menjadi kewajiban anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap korban dengan menyesuaikan hirarki ancaman hukuman yang dikenakan guna untuk menjamin kepastian hukum

Keyword : Diversi; Restorative Justice; Ganti Kerugian