Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode Skimming (Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/PN Dps) = Criminal Responsibilty for the Participation of Foreign Citizens in the Crime of Accessing Costumer Data Using the Skimming Method (Study Decision No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps)

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer yakni KUHP, UU ITE, dan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan. Selain itu penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, doktrin hukum, kasus-kasus hukum, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana mengakses data nasabah dengan menggunakan metode skimming diatur dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan sanksi hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana telah terbukti terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pertanggungjawaban yang berkaitan erat dengan kesalahan sehingga dapat dimmintai pertanggungjawaban pidana. (2) Penerapan hukum pidana materil yang dijatuhi oleh Majelis Hakim sudahlah epat karena karena telah memenuhi unsur yang ada pada rumusan tindak pidana tersebut dan dengan pertimbangan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena terdakwa tidak memiliki alasan peniadaan pidana serta memperhitungkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Keyword : Data Nasabah, Skimming, Warga Negara Asing