TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENULISAN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS = LEGAL REVIEW OF THE PRACTICE OF MAKING NOTARIAL DEEDS THAT ARE NOT IN ACCORDANCE WITH THE WRITING PROCEDURS IN THE NOTARY POSITION LAW

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis akibat hukum praktik pembuatuan akta notaris yang tidak sesuai dengan tata cara penulisan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan, (2) menganalisis pertanggungjawaban hukum kepada notaris yang membuat akta notaris dengan tata cara penulisan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan notaris. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normative-empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada), dan membahas secara sistematis mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penulisan dalam praktik pembuatan akta notaris dalam undang-undang jabatan notaris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembuatan akta notaris yang tata cara penulisannya tidak sesuai dengan Pasal 38 UUJN tidak mengakibatkan akta terdegradasi atau menjadikan akta tersebut cacat formil, dengan catatan kepala, isi, dan akhir dari akta tersebut secara substantif sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. (2) pertanggungjawaban hukum notaris, dalam pembuatan akta yang tata cara penulisannya tidak sesuai secara struktur dengan Pasal 38 UUJN, bukan tindakan yang melawan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dan KUHPerdata yang mengatur mengenai akta autentik. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban hukum yang diterima oleh notaris jika penulisan akta secara struktur dan tata cara penulisan tidak sesuai dengan Pasal 38 UUJN, asalkan dalam pembuatan akta tersebut, memuat poin-poin yang telah diatur dalam UUJN dalam artian tidak menyalahi aturan secara substantif. Melihat hal tersebut, agar tidak terjadi ambiguitas, maka peneliti menyarankan menambahkan aturan secara detail tentang tata cara penulisan ke dalam UUJN.

Keyword : Tinjauan Hukum, Akta, Tata Cara Penulisan, Notaris