PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DI BAWAH UMUR ATAS TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA = LEGAL PROTECTION FOR UNDERAGE BUYERS FOR LAND RIGHTS TRANSFER TRANSACTIONS IN THE PRESENCE OF TEMPORARY LAND DEED OFFICIALS

DIAN RISNOVIANTI (B022201004). “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Di bawah Umur Atas Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”. Dibimbing oleh Abdul Razak sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad ilham Arisaputra sebagai Pembimbing Pendamping Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implikasi Hukum dalam pendaftaran tanah atas pembuatan akta jual beli hak atas tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) ketika pihak pembeli masih di bawah umur.dan upaya hukum untuk melindungi pihak pembeli yang berada di bawah umur atas transaksi hak atas tanah yang dilakukan dihadapan PPATS dalam pendaftaran tanah Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian penelitian hukum empiris atau sosio-legal research. Adapun lokasi penelitian di Kantor PPATS KeKepala Kecamatanan Tanete Riattang, Kantor PPATS KeKepala Kecamatanan Tanete Riattang Barat, Kantor PPATS KeKepala Kecamatanan Ulaweng, Kantor PPATS KeKepala Kecamatanan Dua Boccoe, Kantor dan Kantor Pertahanan Kabupaten Bone Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif Hasil penelitian ini : 1) Batasan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Apabila anak tersebut bertindak sendiri tanpa diwakilkan orang tua/wali/, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang tidak cakap adalah tidak sah. Hal tersebut berimplikasi perjanjian berupa akta jual beli hak atas tanah yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur atau belum dewasa atau tidak cakap maka dapat dibatalkan. 2) Perlindungan hukum bagi pihak di bawah umur secara preventif yaitu dengan secara persuasif meminta kepada Kantor Pertanahan Kab. Bone untuk tetap melanjutkan penerbitan sertipikat atas AJB tersebut dengan alasan bahwa tidak ada yang melakukan pembatalan atas AJB tersebut dan secara represif pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan agar pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang dapat menunjukan apakah AJB tersebut sah atau tidak Kata Kunci : Di Bawah Umur; Perlindungan Hukum; Pembeli; Peralihan Hak Atas Tanah; Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

Keyword : Di Bawah Umur; Perlindungan Hukum; Pembeli; Peralihan Hak Atas Tanah; Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.