IMPLEMENTASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM = IMPLEMENTATION OF LEGAL AID IMPLEMENTATION BASED ON MAKASSAR CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2015 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID

Muhammad Amir Sholeh (B021201053) “Implementasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum Empiris, dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud skipsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 belum terlaksana secara maksimal karena anggaran yang terkendala akibat belum adanya Nota Kesepahaman atau Mou antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar. (2) Faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 dalam pemberian bantuan hukum terkait sumber daya manusia sudah sangat baik, sedangkan untuk faktor fasilitas tidak semuanya berjalan dengan baik dimana terkendala pada anggaran yang disebab karena tidak adanya Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding). Hal ini merupakan kelalaian yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015. Selain itu, masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Keyword : Masyarakat Miskin; Pemberian Bantuan Hukum.