ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI = ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks AGAINST PANIAI'S MOST SERIOUS CRIMES HUMAN RIGHTS VIOLATIONS


KARIM, M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. (2024) ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI = ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks AGAINST PANIAI'S MOST SERIOUS CRIMES HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B021201001_skripsi_08-08-2024 cover1.jpg

Download (260kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B021201001_skripsi_08-08-2024 bab I-II(FILEminimizer).pdf

Download (675kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B021201001_skripsi_08-08-2024 dp(FILEminimizer).pdf

Download (308kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B021201001_skripsi_08-08-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 30 December 2026.

Download (971kB)

Abstract (Abstrak)

M. KAISAR FATWA AGUNG A. R. KARIM (B021201001). ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-HAM/2022/PNMks TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI. Di bawah bimbingan Ibu Tri Fenny Widayanti sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan operasi militer di daerah Kabupaten Paniai dan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Jenis dan sumber hukum yaitu bahan primer seperti perundang-undangan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian atau jurnal ilmiah hukum, dan buku-buku hukum. Dan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode Analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kewenangan operasi militer yang menyimpang dari dasar kewenangan atribusi dan tidak sesuai dengan asas-asas AUPB telah berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang sebagaimana kewenangan atribusi yang semestinya. (2) Pemerintah bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi dengan telah melakukan rehabilitasi dan restitusi kepada para korban serta upaya-upaya untuk mengembalikan kerugian korban kembali ke keadaan semula. Pemerintah juga telah mengangkat seorang terdakwa ke persidangan yang dianggap sebagai komandan yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai.

Keyword : HAM, Kewenangan, Pelanggaran HAM Berat, Paniai

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Keywords: Human Rights, Authority, Serious Human Rights Violations, Paniai.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara
Depositing User: Rasman
Date Deposited: 12 Jan 2025 11:39
Last Modified: 12 Jan 2025 11:39
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/41384

Actions (login required)

View Item
View Item