ZULKARNAIN, ASSYYA MUGHNY (2024) ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA = ANALYSIS OF THE SUPERVISION FUNCTION OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF SOUTH SULAWESI PROVINCE IN COMMANDING NARCOTICS CRIMINAL. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B021171509_skripsi_22-08-2024 cover1.jpg
Download (380kB) | Preview
B021171509_skripsi_22-08-2024 bab I-II(FILEminimizer).pdf
Download (1MB)
B021171509_skripsi_22-08-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (206kB)
B021171509_skripsi_22-08-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 30 December 2026.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ASSYYA MUGHNY ZULKARNAIN (B021171509) dengan Judul “Analisis Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”. Di bawah bimbingan (Andi Bau Inggit AR) sebagai Pembimbing I dan (Andi Muhammad Aswin Anas) sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impImplementasi fungsi pengawasan badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan mengetahui faktor penghambat dari badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan dalam melaksanakan pengawasan penanggulangan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data primer dan data sekunder, lokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan data dianalisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan penanggulangan tindak pidana narkotika dalam bentuk pre-emptif, preventif, represif belum dilaksanakan diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hal yang perlu dikakukan BNNP dapat menugaskan 1 (satu) atau lebih BNNK yang berbatasan atau berdekatan dengan daerah Kabupaten/Kota yang belum membentuk BNNK; (2) Faktor penghambat fungsi pengawasan dalam penganggulangan tindak pidana narkotika adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, untuk mengatasi hal tersebut perlunya alokasi anggaran pada APBD setiap daerah Kabupaten/Kota.
Keyword : Pengawasan, penanggulangan, narkotika
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Supervision, Control, Narcotics. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 12 Jan 2025 11:36 |
Last Modified: | 12 Jan 2025 11:36 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/41374 |