EKSISTENSI JAKSA PENUNTUT UMUM DAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH NARAPIDANA KORUPSI = THE EXISTENCE OF THE PUBLIC PROSECUTOR AND PROSECUTOR STATE ATTORNEY IN SETTLEMENT OF PAYMENT OF REPLACEMENT MONEY FOR STATE FINANCIAL LOSSES BY CORRUPTION PRISONERS

Erwin Priyadi Hamonangan Saragih, Eksistensi Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa engacara Negara Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Oleh Narapidana Korupsi, (dibawah bimbingan, M. Syukri Akub, Hamzah Halim, dan Amir Ilyas).
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menemukan hakikat pembebanan uang pengganti erugian Negara hasil tindak pidana korupsi. 2) untuk menemukan eksistensi Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya penyelesaian pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara oleh narapidana korupsi. 3) untuk menemukan formulasi hukum yang ideal pembebanan uang pengganti kerugian Negara oleh narapidana korupsi yang memenuhi rasa keadilan publik.
Tipe penelitian adalah normatif-yuridis. Ditopang 4 (empat) pendekatan; pendekatan filosofi (philosophy approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis menggunakan ke empat pendekatan untuk menemukan hasil dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan; 1), hakikat pembebanan uang pengganti adalah sebagai idana tambahan guna memulihkan kerugian keuangan Negara melalui penyitaan dan perampasan aset atau harta benda milik tersangka/terdakwa/terpidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tipikor. 2) eksistensi Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk; melakukan penyidikan, penyitaan, penuntutan, dan perampasan aset berdasarkan putusan hakim, lelang serta eksekusinya, melalui unit Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan. Sementara di bidang perdata/tata usaha negara dengan melakukan atau menghadapi gugatan perdata/tata usaha negara oleh tersangka atau pihak ketiga yang keberatan dengan tindakan penyitaan harta benda yang dimiliki atau berada dalam kekuasaan tersangka, seperti dalam pengusutan kasus Tipikor Jiwasraya dan Asabri. 3) formulasi hukum yang ideal melalui 3 (tiga) cara; pertama, merumuskan sanksi meringankan dalam Pasal 18 UU Tipikor terhadap tersangka/terdakwa/terpidana yang secara sukarela membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, atau pemberatan terhadap tersangka/terdakwa/terpidana yang tidak jujur menyampaikan harta benda yang dikorupsinya. Kedua, mengatur penjatuhan sanksi pidana tambahan secara proporsional dalam Pasal 18 UU Tipikor terhadap tersangka/terdakwa/terpidana yang membayar uang pengganti kurang dari nilai yang seharusnya. Ketiga, dengan kebijakan remisi yang juga dihitung secara proporsional dengan jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan.

Kata Kunci: Tipikor, Jaksa Pengacara Negara, Uang Pengganti.