ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA ( Studi Kasus No.154/Pid.Sus/2023/PN Bko) = Juridical Analysis of the Criminal Act of Buying and Selling Subsidized Fertilizer Outside of Its Designation Without a Permit (Decision Number 154/Pid.Sus/2023/PN Bko)

M ARDINAN SAHABUDDIN (B011201058) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya (Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko)”. Dibawah Bimbingan Syarif Saddam Rivanie sebagai pembimbing utama.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan
menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 1 sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan dikualifikasikan ke dalam delik formil. 2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. Akan tetapi hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim belum cukup untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : Diluar Peruntukannya, Jual Beli, Pupuk Bersubsidi