Pengawasan Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara Dalam Prespektif Hukum dan Keadilan


Sulaiman, Sulaiman (2024) Pengawasan Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara Dalam Prespektif Hukum dan Keadilan. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

[thumbnail of B013191045_disertasi_30-09-2024 bab 1-2.pdf] Text
B013191045_disertasi_30-09-2024 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B013191045_disertasi_30-09-2024 cover1.jpg]
Preview
Image
B013191045_disertasi_30-09-2024 cover1.jpg

Download (461kB) | Preview
[thumbnail of B013191045_disertasi_30-09-2024 dp.pdf] Text
B013191045_disertasi_30-09-2024 dp.pdf

Download (208kB)
[thumbnail of B013191045_disertasi_30-09-2024.pdf] Text
B013191045_disertasi_30-09-2024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memahami hakikat pengawasan pengelolaan perikanan diwilayah perbatasan (2) menjelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan perikanan (3) menemukan konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang di dukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Hakikat pengawasan pengelolaan perikanan adalah menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Serta tidak ada hak yang boleh terabaikan dan tidak mengambil hak orang lain dan Pengawasan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi kedaulatan negara, menjaga serta mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bijaksana. (2)Pelaksanaan pengawasan pengelolaan perikanan di Indonesia melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya perikanan, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sementara itu, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan atas wilayah laut hingga 12 mil, termasuk penerbitan izin usaha, pengawasan, serta perlindungan ekosistem laut. (3)Konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan dapat dilihat pada pola Konsep Co-Management untuk pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pengelolaan yang kolaboratif antara pemerintah, nelayan, dan masyarakat lokal menciptakan distribusi tanggung jawab dalam mengelola sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan

Item Type: Thesis (Disertasi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username chandra
Date Deposited: 20 Dec 2024 07:31
Last Modified: 20 Dec 2024 07:31
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/40516

Actions (login required)

View Item
View Item