DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER (Studi Putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS) = DISPARITY OF PUNISHMENT FOR VIOLENCE THAT CAUSES DEATH IN CHILDREN COMMONLY COMMITTED BY CIVIL AND MILITARY OFFICERS (Study of Decision Number 221 K/MIL/2023 and 294/Pid.Sus/PT MKS)

ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH (B011201208). DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SIPIL DAN MILITER (Studi Putusan Nomor 221 K/MIL/2023 dan 294/Pid.Sus/PT MKS). Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama oleh sipil dan militer, dan penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer dalam putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.
Adapun hasil penelitian ini, 1) kualifikasi delik kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama oleh sipil dan militer termasuk delik umum, delik materil dan delik biasa. Hukum materil menggunakan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dan hukum formilnya menggunakan Pasal 198 UU Peradilan Militer. 2) Penerapan hukum pidana dalam putusan No. 221 K/MIL/2023 dan Putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Hal ini berdasar adanya fakta terkait perbedaan kualifikasi delik pada dua putusan oleh dua yurisdiksi pengadilan akibat terjadinya penyimpangan kaidah hukum pada kasus a quo. Hal ini kemudian menjadi implikasi terjadinya disparitas pidana pada putusan a quo. Seharusnya perkara a quo diselesaikan sesuai dengan kaidah yang telah diatur demi tercapainya keadilan fairness.

Keywords : Disparitas; Kekerasan pada Anak; Penyertaan; Sipil dan Militer.