PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021) = CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIME OF MINING IN FOREST AREAS WITHOUT A MINISTERIAL PERMIT (Study Of Decision Number 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)

ANASTASIA EVELINE LANGA (B011201113), “(Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021)”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Aswanto selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan 111/ Pid.B/LH/2020/PN Unh.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum melalui metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk memecahkan permasalahan hukum.
Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1)Kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melalui perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel sebenarnya dalam pengaturan hukum telah mengatur bahwa IUP dan IPPKH tidaklah boleh dipindah tangan tanpa persetujuan Menteri sehingga hak untuk melakukan penambangan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak izin. Apabila penambangan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh korporasi dapat dikualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013. Korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan teori vicarious liability dan Perma No.13 Tahun 2016 yaitu korporasi sebagai pemberi kerja, korporasi yang memiliki kepentingan sebagai pihak pertama atas perjanjian kerjasama, dan korporasi yang mendapatkan keuntungan atas penambangan; 2)Penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri pada Putusan Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021 dan 111/ Pid.B/LH/2020/PN Unh tidak sesuai dengan pengaturan hukum dan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hubungan pekerjaan sehingga pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pihak yang berkepentingan dan mendapat keuntungan atas tindak pidana tersebut.

Keywords : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Penambangan tanpa Izin Menteri; Kawasan Hutan