EKOLOGI POLITIK (STUDI TENTANG DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR)

Taufiq Akbar Hidayat, NIM E041181305. Program Studi Ilmu Politik,Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasHasanuddin. “Ekologi Politik (Studi Tentang Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Binuang Kab. Polewali Mandar).” Dibawah bimbingan Dr. Gustiana Kambo,S.IP., M.Si. selaku pembimbing utama dan Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si selaku Pembimbing pendamping.
Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting tata
kelola wilayah yang baik. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPABinuang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan sampah sebelum dikembalikan ke lingkungan. Pengelolaan sampah di TPA Binuang mengantarkan Kab. Polewali Mandar untuk mendapatkan piala Adipura. Di sisi lain, pelaksanaan pengolahan sampah di TPA Binuang menyebabkan masalah lingkungan yakni merembesnya air lindi ke sawah masyarakat, menimbulkan bau yang tercium ke pemukiman penduduk.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sampahdi TPA Binuang dan pengaruhnya terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat sekitar TPA, serta bagaimana tindak lanjut pengelolaan sampah di TPA Binuang
Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi politik untuk mengetahui bagaimana fenomena perubahan lingkungan yang disebabkan pengelolaan sampah di TPA Binuang dan dampaknya pada aspek sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep ekologi politik, teori kebijakan publik dan evaluasi dampak kebijakan publik.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masalah
lingkungan yang timbul dari pengelolaan sampah disebabkan oleh tidak maksimalnya pengelolaan sampah yang dilakukan karena adanya masalah tumpang tindih peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab. Polewali Mandar penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang belum mencerminkan prinsip-prinsip ekologi politik
yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dapat diamati pada bagaimana posisi lingkungan dalam negosiasi kebijakan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat itu hanya berfokus pada pemenuhan hak masing-masing tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA tidak optimal, sehingga menimbulkan dampak yang mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat
sekitar TPA Binuang.