Hubungan Sosial Pada Penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan Pelayanan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar

MOCH. DIENUL FAJRY KADIR. Hubungan Sosial Pada Penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan Pelayanan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar (dibimbing oleh Hasbi Marissangan dan Muh. Iqbal Latief)

Penelitian ini bertujuan memahami hubungan sosial antara pihak Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar dan pasien dalam pelayanan kesehatan bagi pengguna kartu BPJS Kesehatan. Selain itu penelitian ini berfokus pada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan kesehatan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan para informan, kajian dokumentasi dan kajian pustaka. penentuan informan dilakukan secara purposif. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesnya, tidak selamanya hubungan sosial antara pasien BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit berjalan baik, karena ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam hubungan sosial tersebut. hal ini mengakitbatkan proses pelayanan rumah sakit kepada pasien tidak seperti seharusnya. beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses hubungan sosial antara pihak rumah sakit dan pasien di antaranya (1). Pasien tidak mengikuti aturan rumah sakit; (2) fasilitas ruang rawat inap belum memuaskan; (3) pasien kurang bersabar dalam antrian rumah sakit; (4) tidak terdapat perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan umum ; (5) sistem antrian daring sering bermasalah dari sisi signal; dan (6) rumah sakit sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik, hanya saja keterbatasan personel pelayanan di loket administrasi sehingga antrian di loket kadang-kadang menumpuk. Oleh karena itu, perlu direkomendasikan (1) pihak rumah sakit hendaknya memperbanyak pelatihan tentang pelayanan bermutu yang berhubungan dengan peningkatan sistem informasi yang baik di rumah sakit; (2) hendaknya pemerintah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya yang belum terdaftar; dan (3) perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kolaborasi dan peningkatan hubungan sosial