PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ILEGAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak atas gaji pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum serta untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi terhadap pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses hukum. Berdasarkan analisis penulis disimpulkan bahwa Hak atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam Pasal 281 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dimana PNS yang diberhentikan sementara karena di tahan sebagai tersangka tidak diberikan penghasilan. Melainkan PNS tersebut diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. Kualifikasi tindak pidana korupsi terhadap atasan yang tidak menghentikan proses penerimaan gaji bawahannya yang sedang dalam proses hukum memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni a. Unsur “Setiap Orang”; b. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”; c. Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang ada karena Jabatan atau Kedudukan; dan d. Unsur ”Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.