PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TIDAK MENYETORKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)

MUSFIRA DWI HUMAERAH (B022201013), Perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menyetorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Perspektif Hukum Pidana). Dibimbing oleh Muhadar dan Hijrah Adhyanti Mirzana.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan dan menganalisis bentuk perbuatan tidak menyetorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh PPAT yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan; dan (2) menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim tentang unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 44/Pid/2019/PT.SMG jo. Putusan Nomor: 285/PID/2021/PT.BDG jo. Putusan Nomor: 210/Pid.B/2022/PN.SBY.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan dan didukung juga dengan penelitia lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menyetorkan sejumlah uang pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) milik klien dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Uang mana dalam penguasaan PPAT bukan karena tindak pidana melainkan karena kepercayaan klien yang dengan sadar menititipkan sejumlah uang untuk pembayaran BPHTB kepada PPAT, namun oleh PPAT justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana kehendak oleh klien. (2) Pertimbangan hakim tentang unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana Putusan Nomor: 44/Pid/2019/PT.Smg; Putusan Nomor: 285/PID/2021/PT.Bdg; dan Putusan Nomor: 210/Pid.B/202 2/PN.Sby berkaitan dengan pertimbangan yuridis, yakni tentang aturan terkait yang disesuaikan dengan fakta hukum, keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan termasuk hal-hal lain yang dapat meringankan atau justru memberatkan terdakwa.