PENERAPAN HAK PREFEREN ATAS PENAGIHAN PAJAK DI INDONESIA = APPLICATION OF TAX COLLECTION PREFERENT RIGHTS IN INDONESIA

MUHAMMAD IQBAL NUR (B012212010). PENERAPAN HAK PREFEREN ATAS PENAGIHAN PAJAK DI INDONESIA. Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Naswar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak preferen penagihan pajak terhadap hukum pajak di Indonesia dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak preferen terhadap hukum pajak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian pustaka dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan hak preferen penagihan pajak dimulai sejak debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi hingga paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Dengan demikian kesempatan kreditor preferen harus melaksanakan hak eksekutorialnya hanya dalam waktu 2 bulan. Namun apabila telah lewat batas waktu yang telah ditentukan eksekusi tidak terpenuhi maka kreditor harus menyerahkan barang yang menjadi agunan kepada kurator untuk selanjutnya dijual di depan umum ataupun dilakukan dengan izin Hakim Pengawas, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut. (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak preferen penagihan pajak yaitu: Keterlambatan DJP untuk mengetahui informasi kalau ada Wajib Pajak yang akan pailit, mengakibatkan upaya penagihan menjadi panjang; Pengaturan hak mendahului pada UU Perpajakan dibatasi oleh waktu, yang dapat dijadikan dasar oleh Kurator dan Hakim Pengawas untuk menentukan besarnya utang pajak dalam pembagian budel kepailitan; Adanya peran Kurator dalam pelunasan utang pajak Wajib Pajak pailit, yang mempunyai dasar pertimbangan dalam membagikan hasil penjualan harta pailit. Dalam menagih utang pajak WP Pailit hak mendahulu negara berdasarkan UU Perpajakan berbenturan dengan hak mendahulu Undang-undang lain; dan Penagihan utang pajak Wajib Pajak pailit harus mengikuti proses kepailitan, sehingga menyebabkan utang pajak dipersamakan dengan utang perdata lainnya.

Kata Kunci : Hak Preferen, Penagihan Pajak, Hukum Pajak