TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DI HADAPAN KEPALA DESA

eraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa dan akibat hukum dari perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Desa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Desa Wiwitan Timur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Belopa, Ketua Pengadilan Ngeri Belopa, para pihak yang melakukan perceraian secara lisan di hadapan Kepala Desa, serta masyarakat di Desa Wiwitan Timur. Kemudian hasil penelitian dianalisis lalu data disajikan secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: (a) Perceraian yang dilakukan secara lisan di hadapan Kepala tidak sah berdasarkan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur sahnya suatu perceraian jika dilakukan di depan sidang pengadilan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur sahnya suatu perceraian jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. (b) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian secara lisan di hadapan Kepala Desa adalah ikatan perkawinan di antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum. Baik suami ataupun istri masih tercatat secara sah sebagai suami dan istri sehingga masih terikat hak dan kewajiban antara suami-istri. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suami-istri yang melakukan perceraian di hadapan Kepala Desa dimana ikatan perkwaninan masih ada sehingga terhadap anak, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, terhadap suami masih berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada istri dan anak-anaknya, terhadap harta bersama adalah masih adanya harta bersama antara suami-istri.