ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGATURAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara keputusan menteri keuangan tentang santunan kecelakaan kerja penyelenggara pemilu ad hoc dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk mengetahui keabsahan keputusan Persetujuan Santunan Kecelakaan Kerja Penyelenggara Pemilu ad hoc tahun 2019 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.
Tipe penelitian ini adalah hukum sosio-yuridis. Penelitian ini dilaksanakan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI). Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan secara konkret dan kemudian disusun dengan menerapkan metode deduktif.
Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Pokok surat Menteri Keuangan Nomor S-316 /MK.02/2019 dan S-317 /MK.02/2019 tertanggal 25 April 2019 tentang persetujuan Usulan satuan biaya masukan lainnya (SBML) santunan kecelakaan kerja penyelenggara pemilu ad hoc pemilu 2019 merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak bersesuaian dengan sistem Jaminan Sosial Nasional. (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tertuang dalam Pokok surat Menteri Keuangan Nomor S-316 /MK.02/2019 dan S-317 /MK.02/2019 tertanggal 25 April 2019 tentang persetujuan santunan kecelakaan kerja penyelenggara pemilu ad hoc Pemilu 2019 merupakan merupakan keputusan yang sah dikarenakan dikeluarkan berdasarkan kewenangannya akan tetapi secara prosedur dan secara substansi terdapat cacat materil dalam keputusan tersebut sehingga keputusan tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan.