KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG PEMBACAAN AKTANYA DILAKUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DALAM MASA PANDEMIC COVID 19

Nurfajriyawati. S Kedudukan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Pembacaan Aktanya Dilakukan Secara Dalam Jaringan (Daring/Online) Dalam Masa Pandemic Covid-19. Dibimbing oleh Kahar Lahae, dan Muhammad Aswan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kepastian hukum akta yang di buat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dilakukan secara daring/online dikarenakan adanya pandemic covid-19 dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pembacaan akta yang dilakukan secara daring pada masa Pandemic Covid-19.
Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data serta wawancara terhadap Notaris yang selanjutnya akan diteliti secara kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dan penyaksian penandatanganannya dilakukan secara daring video conference merupakan akta autentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak, yaitu pertama terhadap Notaris, secara preventif, Notaris harus meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer dengan memasang anti virus pada seluruh perangkat yang didasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian serta secara represif, Notaris dapat dituntut secara pidana ke Pengadilan Negeri. Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris apabila terjadi pelanggaran kode etik, digugat dan dituntut melalui Kepolisian. Notaris bukanlah suatu profesi atau jabatan yang kebal hukum, melainkan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana apabila tidak hati-hati. Kedua terhadap para pihak, secara preventif, rekaman elektronik saat dilakukan pembacaan akta harus disimpan sebagai alat bukti bagi para pihak, karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah serta secara represif, para pihak dapat melakukan tuntutan secara pidana dan perdata apabila akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan para pihak tersebut yang harus melakukan pembuktian terkait dengan tuntutannya.