PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SEBAGAI TEMPAT USAHA RUMAH MAKAN DI KAWASAN PELELANGAN IKAN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK
INDAH DWI PUTRI (B022192024), Perizinan Terhadap Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sebagai Tempat Usaha Rumah Makan Di Kawasan Pelelangan Ikan Kabupaten Takalar (dibimbing Oleh Irwansyah dan Zulkifli Aspan)
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi bentuk izin terhadap penguasaan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar dan (2) implikasi hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berupa jenis penelitian hukum yang didukung dan dilengkapi dengan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, serta mewawancarai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara yuridis setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk izin terhadap pemanfaatan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar pada kenyataannya belum memiliki izin. Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini SKPD terkait sementara melakukan pendataan kembali terhadap usaha rumah makan yang memanfaatkan wilayah pesisir terutama pada wilayah pesisir pantai Gusunga Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan (2) Implikasi Hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar itu sendiri merupakan pelanggaran dikarenakan setiap usaha sudah seharusnya mengantongi izin dan juga pada pemanfaatan wilayah pesisir sudah seharusnya mengantongi izin lokasi. Secara aturan sudah terbukti adanya pelanggaran artinya setiap usaha yang ingin didirikan harus mengantongi izin dan juga untuk pemanfataan ruang harus sesuai dengan aturan yang ada.