ANALISIS HUKUM PENINGKATAN NILAI OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH

ALVI ANGGRIANI (B022192021), Analisis Hukum Peningkatan Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak Dalam Transaksi Jual Beli Tanah (dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Muhammad Ilham Arisaputra).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk menganalisis Kebijakan Pengenaan Peningkatan Tarif NPOPTKP Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Kabupaten Jember dan (2) untuk menganalisis Kewenangan Pemda Kabupaten Jember Dalam Penetapan Peningkatan Tarif NPOPTKP Di Kabupaten Jember.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember dan kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember. Jenis dan sumber datanya dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode Studi lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan pengisian kuisioner mengenai penerapan pajak progresif tanah di Kabupaten Jember. Selanjutnya data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan pengenaan peningkatan jumlah nilai objek pajak tidak kena pajak dalam transaksi jual beli tanah di Kabupaten Jember telah diatur sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menetapkan bahwa adanya pemberlakuan pembayaran pajak progresif dengan besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak diberikan hanya satu kali untuk setiap wajib pajak dalam satu tahun kalender (2) Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam penetapan peningkatan tarif nilai objek pajak tidak kena pajak telah diterapkan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya kepada pemerintah daerah.